JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pencairan insentif bagi tenaga medis (nakes) bergantung pada proses verifikasi data yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sri mengakui, sampai saat ini Kemenkes masih melakukan verifikasi terhadap 19 rumah sakit dan unit pelaksana teknis di pusat yang melakukan penanganan pasien Covid-19.

Sementara untuk tenaga medis daerah, masih dilakukan verifikasi menyeluruh untuk 110 rumah sakit dan unit pelaksana teknis. Kemenkeu, kata Sri, mendorong Kemenkes dan pemerintah daerah untuk mempercepat proses verifikasi dan identifikasi tenaga kesehatan di pusat dan daerah agar insentif bisa segera cair. 

"Jadi, masalah uang Rp 1,9 triliun plus Rp 3,7 triliun sudah dialokasikan. Pencairannya tergantung dari dokumen Kemenkes yang sedang verifikasi, baik kepada rumah sakitnya kalau di pusat maupun daerah untuk masing-masing daerah," ujar Sri seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (3/6).

Per hari ini, baru ada 56 rumah sakit umum daerah dan dinas kesehatan daerah yang telah mengajukan usulan tenaga medis yang berhak mendapat insentif. Data ini kemudian masih harus diidentifikasi oleh Kementerian Kesehatan. "Pokoknya begitu sudah clean and clear, maka transfer bisa dilakukan kepada tenaga medis. Kami mendorong terus agar Kemenkes dan daerah segera menyelesaikan identifikasi dan ini diperlukan bantuan berbagai rumah sakit yang melaksanakan penanganan Covid-19," kata Menkeu menegaskan.

Sri melanjutkan, hingga saat ini, baru 1.205 personel tenaga medis yang telah mendapat pencairan insentif dari pemerintah pusat. Total insentif yang sudah cair sebesar Rp 10,45 miliar. Padahal, pemerintah menganggarkan Rp 5,6 triliun insentif bagi tenaga medis, dengan perincian Rp 1,9 triliun untuk tenaga medis di pusat dan Rp 3,7 triliun untuk daerah. 

"Ini (insentif yang sudah cair) terutama untuk yang di Wisma Atlet dan Pulau Galang," ujarnya. Pemberian insentif terhadap tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 ditunggu banyak pihak. Di daerah, pemerintah daerah juga menunggu hasil verifikasi dari Kemenkes untuk pencairan insentif. Daerah hanya bisa mengusulkan data nakes yang berhak menerima insentif dalam penanganan Covid-19 ini.

"Hingga saat ini, kami masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat melalui Kemenkes dari usulan tenaga kesehatan yang disampaikan sebelumnya," kata Pelaksana Tugas Bupati Kudus M Hartopo.

Ia mengungkapkan, semua tenaga kesehatan yang diajukan mendapatkan insentif harus melalui verifikasi Kemenkes. Juru Bicara Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Kudus Andini Aridewi menambahkan bahwa sampai saat ini tenaga kesehatan yang sudah mengajukan baru dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, sedangkan lainnya belum.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Joko Dwi Putranto menambahkan, tenaga kesehatan yang bisa mengajukan memang harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh Kemenkes. Tahapannya, lanjut dia, fasilitas kesehatan yang benar-benar menangani pasien Covid-19 mengajukan daftar nama tenaga kesehatan, kemudian diverifikasi oleh tim DKK. "Jika dinyatakan sesuai kriteria, kemudian diusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk diverifikasi kembali," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berjanji memberikan insentif bulanan bagi para tenaga kesehatan selama penanganan pandemi. Melalui kebijakan ini, dokter spesialis diberi insentif bulanan sebesar Rp 15 juta, dokter umum dan gigi sebesar Rp 10 juta, tenaga keperawatan Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat