Suasana Ka'bah beberapa waktu lalu. Pemerintah menunda keputusan penetapan penyelenggaraan haji tahun ini menjadi awal Juni. | Ganoo Essa/Reuters
04 Jun 2020, 06:48 WIB

Keputusan Penyelenggaraan Haji 2020 Diundur Hingga 1 Juni

Kemenag menyiapkan tiga alternatif skenario haji menyikapi kondisi di Saudi.

 

JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, keputusan soal penyelenggaraan haji tahun 2020 akan diundur hingga 1 Juni 2020. Awalnya Pemerintah Indonesia menunggu kabar perihal jadi atau tidaknya penyelenggaraan haji tahun ini dari Pemerintah Arab Saudi hingga 20 Mei.

"Setelah lapor ke Presiden, beliau telah berkomunikasi dengan Raja Salman, bagaimana perkembangannya. Jadi mundur sampai awal Juni 2020. Mungkin nanti 1 Juni atau apa nanti kami lihat di kalendernya," kata Menag setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi secara virtual terkait persiapan Idul Fitri 1441 Hijriyah dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (19/5).

Kemenag telah menyiapkan beberapa opsi skenario terkait hal tersebut. "Kami sudah siapkan tiga alternatif, berangkat semua, berangkat sebagian, dan ketiga gagal berangkat semua," kata dia.

Terkini

Menurut dia, awalnya Kemenag berpegang bahwa Indonesia tidak bisa menunggu berlama-lama terkait keputusan haji. Sebab, memberangkatkan dan mempersiapkan keberangkatan jamaah haji tidak sederhana. Namun, setelah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo, diputuskan bahwa ketetapan pemberangkatan haji diundur.

photo
Suasana Masjidil Haram diambil dari Balcony The Makkah Clock Tower Museum, Makkah, Arab Saudi, Jumat (6/9/2019). Kemenag menyiapkan tiga alternatif skenario penyelenggaraan haji tahun ini - (ANTARA FOTO)
"Awalnya kami berikan deadline-nya 20 Mei dengan pertimbangan di Saudi ada Idul Fitri, apalagi kontingen pertama kita berangkat 26 Juni," ujar Menag. Rencananya Presiden Jokowi akan kembali berkomunikasi dengan Raja Salman untuk memutuskan solusi terbaik terkait penyelenggaraan haji 2020.

Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi terus melakukan upaya komunikasi dengan Pemerintah Saudi. KBRI sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan komunikasi di level yang paling tinggi, yaitu dengan Kantor Raja. "Sampai hari ini, belum ada informasi yang bisa kita dapatkan," ujar Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, dalam keterangan yang diterima Republika, Selasa (19/5).

Menurut Agus, berdasarkan komunikasi terakhirnya dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh Banten, pihaknya juga masih menunggu pernyataan resmi dari Kantor Raja. Kantor Raja yang mempunyai otoritas penuh untuk menentukan pelaksanaan haji tahun ini.

Menurut dia, prioritas Pemerintah Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini adalah keselamatan jamaah haji. Perkembangan kasus Covid-19 menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Arab Saudi membatasi aktivitas di negaranya. "Saudi mempertimbangkan keselamatan nyawa dan ini harus diprioritaskan," kata Agus.

 
Saudi mempertimbangkan keselamatan nyawa dan ini harus diprioritaskan.
AGUS MAFTUH, Dubes RI untuk Arab Saudi
 

 

Sebagai gambaran, dia mengatakan, kondisi perkembangan kasus Covid-19 di Saudi saat ini terus meningkat. Terdapat rata-rata 2.500 lebih kasus baru Covid-19. Total kasus hingga kini mencapai 57 ribu dan kurvanya terus naik.

Kondisi ini, menurut Agus, membuat Pemerintah Saudi menutup semua aktivitas di kota. Untuk bulan Ramadhan kali ini, semua kota ditutup dan tidak ada aktivitas, termasuk di masjid.

Meski demikian, Agus berharap kepastian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat diperoleh sebelum berakhirnya bulan Ramadhan. "Jika informasi kepastian ini sudah kami peroleh, secepatnya akan kami informasikan kepada Kementerian Agama," ujarnya.

Sumber : Antara


×