BOGOR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor resmi menyepakati pembentukan tiga panitia khusus (pansus) selama pandemi Covid-19. Ketiganya, yaitu Pansus Pengawasan Anggaran Covid-19, Pengawasan Penanganan Covid-19, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemeritah Kota (Pemkot) Bogor 2019.

"Sudah diketuk dan sudah sah. Tiga pansus ini, mulai menjalankan amanah," kata Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto saat dikonfirmasi, Jumat (1/5). Atang menjelaskan, Pansus Pengawasan Anggaran Covid-19 dipimpin HR Oyok Sukardi dari Fraksi Golkar dan Edi Darmawansyah sebagai wakil ketua dari Fraksi Kebangkitan Bintang Restorasi (gabungan PKB, PPP, dan Nasdem).

Kemudian, Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 diketuai oleh Karnain Asyhar dari Fraksi PKS dan Ence Setiawan dari PDIP sebagai wakil ketua. "Pansus LKPj Wali Kota tahun 2019, ketuanya Safrudin Bima dari Fraksi Amanat Nurani (PAN dan Hanura), dan Wakil Ketua Aziz Muslim dari Gerindra," ujar politikus PKS itu.

Atang menjelaskan, Pansus Anggaran Covid-19 sangat dibutuhkan setelah keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD 2020. Dengan demikian, pihaknya dapat mengawasi realokasi anggaran untuk penanganan Covid- 19 agar tepat sasaran.

Berikutnya, Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 dikonsentrasikan untuk dampak penyebaran Covid-19 yang memengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Terlebih, kata dia, pansus itu juga bertugas mengawal pendistribusian bantuan sosial (bansos) untuk warga prasejahtera. "Untuk pansus LKPj laporan selama 2019 ini, kemudian kami akan memberikan catatan ke Pemkot Bogor apa yang perlu diperbaiki ke depan," ujar Atang.

Dia menyatakan, pansus dapat segera bekerja menjalankan fungsi pengawasan. Atang berharap baik anggaran dan penanganan Covid-19 dapat dipergunakan sebaik-baiknya demi kemaslahatan masyarakat. "Meskipun tak ada niat. Tapi, jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan ini," kata Atang.

Ketua Pansus Pengawasan Anggaran Covid-19 DPRD Kota Bogor HR Oyok Sukardi menyatakan, pihaknya secepatnya membahas teknis pengawasan di lapangan terkait penggunaan dana APBD 2020. Dia menegaskan, semua anggota pansus meneliti langkah pemkot dalam mengubah peruntukan anggaran penanganan Covid-19. "Hari Senin depan rapat paripurna dulu. Setelah itu baru kita rapat dengan anggota pansus untuk langkah selanjutnya,"kata Oyok.

Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar menyebut, setidaknya ada tiga prioritas yang dicapai anggota pansus. Pertama, kata dia, kebijakan mengenai penaganan Covid-19 dapat tersosialisasikan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat. "Sehingga stakeholder dan masyarakat memiliki pengetahuan, kesiapan, dan kemampuan untuk merespons cepat setiap situasi yang muncul, tidak bingung dan tidak gagap," ucapnya.

Kedua, penanganan tanggap Covid-19 di segala aspek, terutama sosial dan ekonomi, pendidikan, serta penyelenggaraan ibadah yang perlu mendapatkan perhatian. Jangan sampai, sambung dia, hanya sektor kesehatan saja yang mendapat prioritas. "Ini perlu penanganan yang memadai dan seimbang dalam penganggaran maupun dan implementasinya," ujar Karnain.

Ketiga, tentang pendataan jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Karnain mengatakan, pendataan harus sesuai dan menyasar mereka yang memang terdampak pandemi Covid- 19. "Setiap warga (sesuai kriteria) harus terdata dan mendapat hak bantuannya secara utuh dengan informasi kepastian waktu penyalurannya kepada masyarakat," ujar Karnain.

Petugas medis mengambil sampel saat rapid test di Pasar Bogor, Suryakencana, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020). PD Pasar Pakuan Jaya bersama Dinkes Kota Bogor melakukan rapid test sebanyak 300 sampel untuk pegawai dan pedagang pasar sebagai upaya antisipasi penyebaran virus Covid-19 di pasar tradisional Kota Bogor - (ARIF FIRMANSYAH/ANTARA)

SHARE    

Butuh pengawasan

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, pemkot menyambut baik pembentukan pansus DPRD Kota Bogor sebagai dukungan terhadap eksekutif dalam penanganan wabah virus korona. Pihaknya membuka selebar-lebarnya tentang niatan legislator yang ingin melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19. "Sangat setuju. Kita perlu semua pihak untuk mengawasi," kata Dedie.

Disinggung perubahan alokasi anggaran dan data penerima JPS, Dedie menegaskan, hal itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Dia menyatakan, pemkot hanya lapis kedua dalam penanganan virus korona. Dia juga menyebut data penerima bansos bersifat dinamis sehingga bisa berubah setiap saat. "Kita hanya bantalan. Kita tak memiliki banyak APBD," kata mantan direktur KPK itu.

Dedie menambahkan, bantuan APBD Kota Bogor telah masuk dalam pos belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 46 miliar akan dikucurkan untuk 23 ribu kepala keluarga (KK) hingga empat bulan ke depan. Namun, untuk sementara bantuan diberikan terlebih dahulu ke 19.904 KK. "Sisanya bisa dijadikan untuk alokasi cadangan bila masih ada yang terlewat atau yang harusnya masuk, tapi terlewat dan seterusnya," ujar Dedie.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat