Wabah virus korona genap sebulan menyerang Indonesia. Akhir pekan lalu, tepatnya 3 April. Sebulan sebelumnya pemerintah akhirnya mengakui ada dua pasien positif virus korona yang tengah dirawat di RSPI Soelianti Saroso. Keduanya kini telah sembuh namun terus dipantau kesehatannya.

Sebulan setelah pengumuman itu, yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Istana Negara, jumlah penderita covid-19 berlipat ganda. Jumlahnya kemarin sudah menembus 2.491 orang, dengan rincian dalam perawatan 2.090 pasien, sembuh 192 orang dan meninggal dunia 209 orang.

Pertambahan pasien covid 19 yang positif per harinya masih mengkhawatirkan. Melambung di atas 100 orang per hari. Malah pernah mencapai 200 orang per hari. Ditambah dengan hasil test massal (rapid test) yang digelar di berbagai daerah, dan pasien dalam pemantauan (yang belum menerima hasil tes kesehatannya) maka jumlah ini sebenarnya masih lebih besar lagi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mengakui bahwa angka penderita covid yang sesungguhnya bisa jauh lebih besar. Apalagi dalam dua pekan terakhir warga di DKI Jakarta sebagai zona merah korona banyak sekali yang pulang kampung lebih dini ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kita bisa mengevaluasi kinerja pemerintah dalam perang melawan covid 19 ini. Publik bisa melihat dan merasa langsung hasil kinerja pemerintah itu. Yang paling kita rasakan adalah pemerintah terlihat kewalahan sekali.

Pertama, kewalahan medis mengatasi cepatnya penyebaran wabah covid. Kedua, kewalahan juga mengemas komunikasi publik yang baik, yang membuncahkan harapan, serta mampu mengangkat semangat gotong royong warga mengatasi bencana ini.

Kritikan kita jelas dan tegas pada pemerintah. Sebulan pertama menangani wabah virus korona harus menjadi pelajaran penting. Dengan demikian kasus serupa tidak terulang di bulan kedua, bulan ketiga, dan selanjutnya.

Di bulan kedua ini kita meminta pemerintah pusat dan daerah harus terus memperbanyak tes massal bagi publik. Dengan demikian pemetaan wabah covid bisa makin jelas dan rinci. Respons yang baik membutuhkan data yang baik.

 Kemudian kita mendesak pemerintah menepati janjinya meyediakan perlengkapan medis yang sesuai standar. Ini bisa dilakukan dengan mengkonversi produk sejumlah pabrik garmen yang kehilangan pesanan selama wabah covid menjadi khusus produksi perlengkapan medis.

Kita juga mendesak Kementerian Perindustrian dan industri terkait bisa duduk bersama membahas penyediaan alat bantu pernapasan (ventilator). Dengan demikian pabrik-pabrik otomotif maupun pabrik suku cadang lainnya skala kecil yang sempat kehilangan pesanan karena covid bisa memproduksi ventilator tambahan selain pesanan resmi pemerintah.

Pemerintah juga amat sangat perlu memperbaiki komunikasi publiknya. Karena sebulan terakhir kita melihat pernyataan menteri-menteri dan pejabat justru memberi nuansa negatif, meremehkan, menantang, sampai pada terkesan menyalahkan warga. Pada tahap ini Presiden Jokowi harusnya menyusun ulang strategi komunikasi yang bersifat terbatas namun tegas. Sehingga meminimalisir dampak psikologis negatif pada publik.

Sehingga dengan demikian tidak lagi kita temui ujuk ujuk ada menteri yang mengatakan studi soal iklim tropis terhadap wabah covid, menteri yang mengusulkan narapidana korupsi dibebaskan, lembaga hukum antikorupsi yang ingin naik gaji, dan lain sebagainya.

Komunikasi pemerintah pusat dan daerah seharusnya hanya akan mencakup pada data dan situasi penyebaran virus, kesiapan tenaga medis, kesiapan obat dan vaksin, kesiapan prasarana dan sarana medis, imbauan pada publik, kebijakan sosial finansial pada yang terdampak, dan kebijakan hukum terhadap warga yang bandel dalam kondisi ini.

Pemerintah harus menyadari publik di masa karantina ini menjadi amat kritis karena kekhawatiran wabah. Bentuk komunikasi pemerintah yang lebih terukur, empati, simpatik, dan berhati-hati amat dibutuhkan. Presiden kalau perlu membatasi menteri menteri yang boleh berbicara terkait covid.

Pada tahap ini kepemimpinan nasional harus menunjukkan kapasitas dan kualitasnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat