Warga memeriksa meteran gas yang terpasang melalui program city gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di The Hok, Jambi, Sabtu (19/3/2022). | ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/nz.

Ekonomi

Konversi Energi di Masyarakat Terus Dipantau

Konversi penggunaan energi di masyarakat memperhatikan kesiapan dan dampak sosial ekonomi.

JAKARTA -- Konversi penggunaan liquefied petroleum gas (LPG) oleh masyarakat ke energi baru terbarukan (EBT), seperti listrik dan gas alam, terus dipantau. Setelah program konversi kompor LPG ke kompor listrik dibatalkan, penggunaan jaringan gas (jargas) dinilai lebih efisien jika persoalannya adalah beban subsidi yang bengkak.

Meski PT PLN (Persero) dan pemerintah memutuskan untuk membatalkan program konversi kompor LPG ke kompor listrik, proyek uji coba di Solo, Jawa Tengah, dan Denpasar, Bali, yang sudah lebih dulu terlaksana tidak akan diubah. Direktur Manajemen Distribusi PLN Adi Priyanto menjelaskan, dua proyek percontohan yang sudah berjalan di Solo dan Denpasar menjadi bahan kajian oleh PLN untuk bisa mengevaluasi ulang program konversi tersebut.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by PLN (@pln_id)

"Namun, kami ditugaskan untuk mencoba dulu melalui proyek percontohan, masing-masing 1.000 unit kompor listrik di Denpasar dan di Solo. Kita lihat perkembangan seperti apa perilaku masyarakat," kata Adi di Kementerian BUMN, Kamis (29/9).

Sebab, kata Adi, pemerintah juga meminta PLN untuk melakukan perhitungan secara cermat konversi kompor ini. Perhitungan juga berdasarkan atas pengalaman masyarakat dan dampak terhadap sosial ekonomi mereka.

"Meski sebetulnya perhitungan penghematan ekonomi itu ada. Namun, kami coba perhatikan dulu perubahan perilaku masyarakat, siap atau tidak. Semoga ini bisa lebih baik ke depan," ujar Adi.

Sementara, secara terpisah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menilai salah satu program yang bisa melepas ketergantungan atas subsidi LPG adalah program Jaringan Gas (Jargas) Rumah Tangga. Anggota Komite BPH Migas Yapit Saptaputra menilai, subsidi LPG makin bengkak karena pola distribusinya masih terbuka dan banyak menyasar kalangan yang tidak berhak.

 
 
Pola distribusinya juga diarahkan kepada rumah tangga, bukan perorangan. Upaya kontrolnya akan terkelola lebih baik.
 
 

"Maka, diperlukan usaha progresif untuk menyediakan energi substitusi bagi masyarakat sesegera mungkin. Perlu ada upaya untuk mengandalkan basis energi dalam negeri," ujar Yapit, Kamis (29/9).

Yapit menilai, jika dikaitkan dengan upaya-upaya menekan subsidi LPG, agar sejalan dengan transisi energi, peningkatan gas bumi domestik, khususnya untuk sektor rumah tangga, harus ditingkatkan. Jargas kota untuk sektor rumah tangga menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Ia menilai, jargas sendiri akan berorientasi tidak hanya kepada kalangan yang selama ini menikmati LPG subsidi, tapi akan secara luas dinikmati oleh kalangan umum. "Pola distribusinya juga diarahkan kepada rumah tangga, bukan perorangan. Upaya kontrolnya akan terkelola lebih baik," kata Yapit menambahkan.

Pembangunan jargas kota telah dilakukan pemerintah dan PGN serta anak usahanya sejak 2009 hingga 2021. Jargas kota telah terbangun dan aktif melayani masyarakat masing-masing sebanyak 516.720 dan 118.718 sambungan rumah (SR) pada 18 provinsi dan 64 kabupaten/kota.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by @gas_negara

Sebagai keberlanjutannya, pemerintah telah menugaskan PT PGN Tbk sebagai subholding gas dari PT Pertamina (Persero) untuk membangun jargas dengan total hingga empat juta sambungan jargas rumah tangga di seluruh Indonesia pada 2024. Hal itu pun tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sebagai produk substitusi, Yapit melanjutkan, tantangan jargas antara lain bagaimana memberikan layanan prima kepada masyarakat secara nonsetop. Selain itu, tentu saja harga yang bersaing dengan pemakaian LPG nonsubsidi. Apalagi, jika jargas dikembangkan di daerah yang infrastrukturnya sudah siap, tidak butuh belanja modal yang besar.

KNEKS Tetap Minta UUS Bersiap Spin Off

Dengan ketentuan spin off tersebut, muncul peluang konversi dari sejumlah BPD.

SELENGKAPNYA

INA Suntik Modal untuk Traveloka

Pendanaan ini memberi kesempatan bagi Traveloka untuk memperkuat neraca.

SELENGKAPNYA

APBN Waspadai Gejolak

Proyeksi inflasi pada tahun depan dinaikkan menjadi 3,6 persen dari sebelumnya 3,3 persen.

SELENGKAPNYA