Dokkes Polda Aceh mempersiapkan vaksin dosis ketiga (booster) untuk warga di Museum Aceh, Banda Aceh, Aceh, Senin (17/1/2022). | ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Laporan Utama

23 Jan 2022, 06:47 WIB

Prioritaskan Vaksin Booster Halal

Tuntutan vaksin booster atau dosis vaksin lanjutan tidak semuanya dalam status darurat.

OLEH ANDRIAN SAPUTRA

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya menambah daftar vaksin booster dari yang sebelumnya sudah ditetapkan. Jika pada mulanya BPOM hanya memberi tiga opsi yakni Pfizer, Moderna, dan Astrazeneca, kini mereka menambah dua jenis vaksin lainnya yakni Sinovac dan Zivifax sebagai booster

Dua jenis vaksin tersebut dinilai mengakomodasi kebutuhan umat Islam akan kebutuhan vaksin halal untuk sementara. Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) KH Jeje Zainuddin berpendapat bahwa kebolehan penggunaan vaksin booster yang tidak halal hanya sebatas untuk kondisi darurat.

Meski demikian, Kiai Jeje menilai tuntutan vaksin booster atau dosis vaksin lanjutan tidak semuanya dalam status darurat. Maka dari itu, ia menyarankan kepada umat untuk lebih memilih vaksin booster dengan jenis vaksin yang sudah mendapatkan jaminan halalnya.

"Maka bagi yang tidak ada kepentingan yang darurat statusnya tetap haram dan terlarang. Tetapi bagi yang tuntutannya darurat meskipun statusnya tetap haram masih diijinkan dan tidak berdosa. Sebab itu sebaiknya tetap mencari vaksin yang sudah jelas kehalalannya dan meninggalkan vaksin jika tidak sangat mendesak," kata dia kepada Republika belum lama ini.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (republikaonline)

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan,  fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun organisasi kemasyarakatan Islam bisa menjadi acuan terkait kehalalan vaksin. Dalam kondisi darurat, penggunaan vaksin yang status hukum asalnya haram maka diperbolehkan. 

Hanya saja, dia menjelaskan, masyarakat memiliki hak untuk menolak menggunakan vaksin booster yang belum mendapat jaminan halal dan memilih vaksin booster yang telah mendapat sertifikat halal.

Selain itu, Tulus menegaskan, masyarakat juga memiliki hak bila tidak ingin mengikuti vaksin booster. "Negara tidak boleh memaksa jika ada warga yang tak mau vaksin booster atau ingin memilih. Boleh milih asal ada stoknya. Tapi untuk lansia, seharusnya tidak menolak, demi keamanan, kesehatan dan keselamatannya," kata dia.

photo
Warga mendapatkan suntikan vaksinasi booster Covid-19 di Balai Desa Pakistaji, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (19/1/2022). - (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)

Epidemiologi Universitas Gajah Mada, Bayu Satria berpendapat, vaksin booster yang telah ditetapkan pemerintah dapat dipastikan aman. Semua vaksin yang digunakan untuk vaksin booster berasal dari vaksin yang digunakan sebelumnya yang sudah lolos uji keamanan serta efektifitasnya sudah terbukti di banyak penelitian tentang vaksin Covid-19.

Menurut Bayu pemberian vaksin booster baik mekanisme homolog (sama dengan vaksin dosis pertama dan kedua) atau mekanisme heterolog (berbeda dengan vaksin dosis pertama dan kedua) dapat meningkatkan efektivitas vaksin dibandingkan dosis lengkap. Vaksinasi booster bertujuan untuk  mempertahankan tingkat kekebalan dari semua varian virus Covid-19 termasuk varian Delta dan Omikron. 

"Secara penelitian masih berimbang antara homologus dan heterologus (beda tipis) namun karena Indonesia saat ini belum tersedia banyak stok vaksinnya maka kita belum ada keleluasaan memilih booster. Sama seperti vaksin dosis lengkap, yang paling baik ya dapat booster yang tersedia saat ini daripada menunggu yang paling bagus,” ujar dia.

photo
Vaksinator menyuntikkan vaksin booster Covid-19 kepada warga lanjut usia (lansia) di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (21/1/2022). Pemerintah setempat menggelar vaksinasi booster Covid-19 dengan prioritas utama lansia sebanyak 9.300 orang. - ( ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho)

Bayu memastikan bahwa vaksin booster dengan mekanisme heterolog tidak berisiko terhadap penerimanya. Banyak penelitian telah membuktikan tentang keamanan vaksin booster apapun jenis vaksin yang digunakan.

Kendati demikian banyak masyarakat terutama kaum Muslimin di Tanah Air yang mempersoalkan tentang jaminan kehalalan jenis vaksin booster yang ditetapkan. Sejauh ini jenis vaksin yang sudah mendapat sertifikat halal adalah Sinovac dan Zivifax.

Dua jenis vaksin tersebut masih terbatas sehingga memungkinkan masyarakat memperoleh vaksin booster yang belum mendapat jaminan halal seperti Astrazeneca, Moderna, maupun Pfizer. 

Bayu menjelaskan, masyarakat sudah lebih paham tentang penggunaan vaksin dalam masa darurat dengan rekomendasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hanya, dia berharap, MUI atau ormas Islam memberikan rilis yang menjelaskan lebih detail dan seragam tentang masalah ini.

“Tidak beda pendapat satu sama lainnya sehingga masyarakat tidak bingung," kata dia.

 

Kewajiban Pemerintah untuk Menyediakan Vaksin yang Halal

Pemerintah telah memulai pemberian vaksin Covid-19 dosis lanjutan atau booster bagi masyarakat yang telah memperoleh vaksinasi primer dosis lengkap. Akan tetapi di antara jenis vaksin yang ditetapkan sebagai vaksin booster tidak memiliki jaminan halal.

Wartawan Republika Andrian Saputra mewawancarai Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) buya Amirsyah Tambunan untuk mengulas bagaimana seharusnya umat menyikapi ini. Berikut kutipannya.

photo
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan saat berkunjung ke kantor Republika di Jakarta, Kamis (18/11/2021). Republika/Thoudy Badai - (undefined)

Banyak masyarakat yang khawatir untuk mengikuti vaksinasi dosis lanjutan karena jenis vaksin yang ditetapkan untuk booster tidak memiliki jaminan halal. Seperti apa pandangan MUI tentang vaksinasi dosis lanjutan ini? 

Ada dua penjelasan, yang pertama (vaksin) yang sudah difatwakan MUI halal. Halal secara syar'i, sudah melalui proses-proses. Baik itu proses secara syar'i maupun proses scientific barulah setelah itu kemudian kita bawa ke fatwa MUI.

Artinya (vaksin) yang sudah berlabel halal, maka keraguan umat itu biasanya sudah terjawab. Sedangkan bagi (vaksin) yang belum ada fatwanya halal, atau ada keraguan, tidak usah. Begitu saja.  Karena keraguan itu harus dihilangkan dengan sikap yang arif dan bijak untuk lebih memilih vaksin yang halal. Dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan vaksin yang halal.

Soal halal ini kan argumennya ini aspek ibadah yang oleh pasal 29 itu jelas tegas secara Undang Undang Dasar 1945 atau konstitusi. Kemudian Undang-undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014 bahan halal itu suatu yang mandatory. 

Ketika masyarakat mengikuti vaksin dosis lanjutan namun vaksin yang digunakan bukan termasuk vaksin yang sudah mendapat jaminan halal, apakah boleh menolaknya?

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sudah sangat jelas bahwa hak  konsumen untuk mendapat informasi yang jelas, itu haknya konsumen. Jadi kalau misalnya, termasuk obat-obatan itu diutamakan yang halal.

Kalau tidak ada (vaksin yang halal) masuk kategori darurat. Pertanyaan daruratnya sampai kapan? Sampai yang jelas kalau sudah ada vaksin yang halal maka menjadi gugur. 

Vaksin Sinovac dan Zivifax telah memiliki sertifikasi halal. Tetapi ketersediaannya masih terbatas terlebih untuk sebagai vaksin booster. Apa pendapat Anda?

Soal terbatas tidak terbatas itu domain pemerintah terutama melalui Kementerian Kesehatan. Akan tetapi dalam konteks undang-undang itu kan harus  melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi begitu pun termasuk soal kesehatan.

Soal kesehatan itu kan termasuk hak asasi yang mendasar bagi warga negara. Pemerintah harus menyediakan dan kesehatan itu suatu yang tinggi nilainya. Mengapa, karena kalau umat sehat, bangsa sehat maka jadi bangsa kuat. Jadi jangan dihitung nilai rupiahnya, tapi harus dilihat aspek kemaslahatannya. 

Imbauan MUI bagi umat tentang vaksinasi dosis lanjutan ini?

Vaksin booster itu kan vaksin tambahan dalam arti setelah mengikuti vaksin satu dua. Maka MUI menghimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan vaksin booster. Dan juga harus jelas vaksinnya yang halal dan toyyib, halal dan sici karena itu yang mendasar bagi umat Islam.


×