JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumpulkan data statistik dari level desa. BPS menargetkan, dalam lima tahun ke depan seluruh desa di Indonesia akan memiliki data statistik sesuai karakteristik wilayah.

"Kita mulai pendataan dari tingkat paling bawah supaya data dari tingkat desa itu bisa lebih berkualitas sehingga perencanaan dari desa bisa makin bagus," kata Kepala BPS Margo Yuwono di Jakarta, Senin (6/12).

Pembinaan statistik dari level desa baru dimulai pada tahun ini. Sebanyak 100 desa dibina untuk bisa menghasilkan data statistik sesuai kebutuhan masing-masing. Pada 2022 mendatang, BPS menargetkan pembinaan data statistik untuk 200 desa di seluruh Indonesia.

"Harapan kami, lima tahun ke depan seluruh desa bisa kita jangkau. Tidak semua desa bisa dengan cara-cara online sehingga harus didata secara offline," kata Margo.

Jumlah desa di seluruh Indonesia mencapai sekitar 82 ribu desa. Sehingga, butuh waktu untuk bisa melakukan sosialisasi dan menghimpun data dari seluruh desa se-Indonesia.

Margo mengatakan, desa yang sudah dibina dan dapat menghasilkan data statistiknya sendiri akan terus didampingi BPS sehingga pencatatan data dapat berkelanjutan. Data statistik yang sesuai dengan karakteristik wilayah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh aparatur desa untuk keperluan pembangunan dalam jangka panjang.

Desa juga dapat mengajukan proposal secara langsung kepada pemerintah pusat ataupun daerah, apabila terdapat program bantuan kepada keluarga ataupun perorangan. Sementara itu, bagi pemerintah daerah setempat dapat menyediakan data mutakhir pada aplikasi sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat dan indeks desa membangun. 

"Desa yang sudah kita bina ada yang mampu membuat data monografi, ada juga data kependudukannya yang diperbaiki. Lalu, juga membangun aplikasi input data. Langkah yang sudah kita lakukan akan dievaluasi untuk pelaksanaan tahun depan," ujarnya.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta setiap desa bisa memiliki data statistik lewat pendampingan BPS. Keberadaan data statistik yang valid dapat mencegah adanya kebocoran ataupun penyelewengan anggaran negara di level desa.

Kepala Bappenas Soeharso Monoarfa mengatakan, kebijakan perencanaan ke depan wajib berbasis data karena dapat memperlihatkan skala prioritas dari pembangunan yang akan dilakukan. Keberadaan data statistik yang memuat suatu desa juga dapat meningkatkan efisiensi anggaran subsidi pemerintah karena dapat dialokasikan sesuai kebutuhan riil masyarakat perdesaan.

"Kalau semua aparatur desa paham betul soal data, sumber kebocoran (anggaran) bisa diminimalisasi bahkan ditiadakan. Itu luar biasa dan penghematan anggaran untuk desa bisa kita lakukan," kata Soeharso.

Ia mencontohkan, data statistik persawahan dan petani bisa menunjukkan alokasi riil kebutuhan bantuan benih dan pupuk. Pemerintah pusat dapat mengetahui detail kebutuhan beserta para penerima sehingga anggaran negara yang digelontorkan memberikan manfaat yang nyata.

"Perlu kesadaran bahwa data itu penting sehingga kita tidak lagi pakai cara kira-kira dan lainnya. Anggaran yang diberikan juga dapat sesuai kebutuhan, bukan keinginan," kata Soeharso.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat