Siswa SMALB memasuki lorong disinfektan sebelum memasuki ruang kelas di SLBN Cicendo, Jalan Cicendo, Kota Bandung, Senin (20/9). Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menambah jumlah sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) sebanyak 1.667 sek | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
23 Sep 2021, 03:55 WIB

Perketat Prokes Pembelajaran Tatap Muka 

Tercatat sedikitnya 1.300 klaster Covid-19 di sekolah-sekolah yang menjalankan PTM.

SEMARANG -- Penularan Covid-19 di lingkungan sekolah kembali ditemukan pasca marak dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas di berbagai daerah. Terkait hal itu, sejumlah pihak mengimbau agar protokol kesehatan di sekolah-sekolah yang menjalankan PTM diperketat.

Di antara penularan tersebut terjadi di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Otoritas kesehatan setempat menemukan sebanyak 90 murid SMPN 4 Mrebet terkonfirmasi positif Covid-19 belakangan.

"Bupati sudah memutuskan PTM di Purbalingga dihentikan semuanya. Saya minta dilakukan tracing, dicari penyebabnya dari mana, masuknya seperti apa agar bisa segera tertangani dengan benar," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Semarang, Rabu (22/9).

Menurut gubernur, kasus di Purbalingga ini menjadi peringatan untuk semua daerah di Jawa Tengah untuk lebih berhati-hati dalam pelaksanaan PTM. Sebab, berdasarkan penelusuran juga diketahui sejumlah sekolah di Purbalingga menggelar PTM tanpa izin.

Terkait

"Maka saya tekankan, mengapa penting setiap sekolah yang ingin menyelenggarakan PTM untuk lapor dulu, supaya bisa dimonitor dan dipantau pelaksanaannya," ujar Ganjar menegaskan.

Ganjar juga meminta setiap daerah tegas mengambil tindakan jika ada sekolah yang menggelar PTM tanpa ada izin. 

photo
Guru mengukur suhu tubuh siswa SD sebelum melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di SD Negeri Kantan Muara 1, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Senin (20/9/2021). Setelah hampir dua tahun belajar secara daring akibat pandemi Covid-19, pemerintah setempat menyelenggarakan PTM terbatas jenjang pendidikan TK, SD, SMP hingga SMA di wilayah itu dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. - (ANTARA FOTO/Makna Zaezar/aww.)

"Yang tidak lapor, bubarkan! Ini menjadi pembelajaran buat kita semua," ujarnya. Gubernur Jateng juga meminta dilakukan tes Covid-19 acak secara berkala di sekolah-sekolah penyelenggara PTM. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga mengungkapkan, selain 90 siswa di SMPN 4, tes antigen yang dilakukan terhadap 61 siswa SMPN 3 Mrebet juga menunjukkan hasil positif Covid-19. "Respons cepat tengah dilakukan," kata Kepala Dinkes Purbalingga, Hanung Wikantono, kemarin.

Dua guru SD di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, juga dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19. Dua guru tersebut diketahui positif Covid-19 saat dilakukan tes swab antigen ketika hendak mengikuti seleksi PPPK, pekan lalu. Terkait kasus itu, sekolah tempat kedua guru mengajar sempat dihentikan PTM-nya.

"Kita sudah lakukan tes swab kepada guru dan siswa di sekolah mereka. Tinggal menunggu laporan hasilnya," ujar Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Tasikmalaya, Asep Hendra, kepada Republika, kemarin. 

Pemerintah mulai menjalankan PTM terbatas sejak akhir 2020 lalu. Namun, sehubungan lonjakan gelombang kedua pada Mei-Juni 2021 lalu, sebagian besar sekolah-sekolah kembali ditutup dan mulai perlahan dibuka kembali sejak 30 Agustus lalu. 

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) hingga 22 September 2021 kemarin mencatat sebanyak 1.303 klaster di sekolah-sekolah yang menjalankan PTM terbatas. Angka ini bertambah dari 1.296 klaster sekolah pada dua hari sebelumnya, yakni 20 September 2021.

Angka ini terkait juga dengan bertambahnya sekolah yang melaporkan status masing-masing, yakni dari 46.580 menjadi 46.929 sekolah. Klaster terbanyak ditemukan pada sekolah dasar, yakni 584 klaster, bertambah 3 sekolah dari dua hari sebelumnya. Total murid terpapar di tingkat SD mencapai 7.114, naik dari 6.908 murid dua hari sebelumnya.

Klaster terbanyak selanjutnya ditemukan di tingkat PAUD, yakni sebanyak 252 klaster dengan 2.006 murid terpapar Covid-19. Kemudian di tingkat SMP, ditemukan 243 klaster serta 2.201 murid terpapar Covid-19. 

Angka di tingkat SD dan PAUD tersebut jauh lebih tinggi dari klaster di SMA, yakni 108 klaster dengan 1.934 murid terpapar Covid-19 serta di SMK dengan 71 klaster dan 1.590 murid terpapar. Hal ini berbanding lurus dengan responden di tingkat SD dan PAUD yang jauh lebih banyak dari sekolah menengah tingkat menengah dan atas. Meski begitu, patut dicatat juga bahwa murid-murid SD dan PAUD yang hampir seluruhnya di bawah 12 tahun belum dapat divaksin Covid-19.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dasmen) Kemendikbudristek, Jumeri, menekankan, jumlah klaster tersebut “hanya” 2,8 persen dari total sekolah yang melapor.

“Untuk itu, Kemendikbudristek senantiasa mengimbau agar sekolah mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga sekolah tetap menjadi yang utama saat melaksanakan PTM terbatas,” ujar Jumeri melalui keterangan tertulis, Rabu (22/9). 

Jumeri sebelumnya menjelaskan, vaksinasi pelajar usia 12-17 tahun baru berjalan 12 persen untuk vaksin pertama dan 10 persen vaksin kedua dari sasaran 26,7 juta siswa. "Sudah ada komitmen bahwa pada akhir bulan ini, insya Allah vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan bisa dipercepat," tutur Jumeri.

Masih ada Kerumunan

Sebanyak 2.000 lebih sekolah di Kota Bandung tengah menjalankan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan protokol kesehatan dan persyaratan lainnya. Namun, di lapangan masih ditemukan kerumunan siswa atau orang tua yang sedang mengantar anak.

Pantauan di lapangan, siswa di salah satu sekolah di Kopo Cirangrang yang hendak pulang terlihat bergerombol saat keluar gerbang. Para pedagang kaki lima (PKL) juga terlihat berjualan di sekitar sekolah meski ada larangan terkait hal itu.

Sedangkan di salah satu sekolah yang berada di Kopo Immanuel terlihat kerumunan orang tua yang hendak mengantarkan anak ke dalam sekolah. Selain itu terdapat juga PKL yang berjualan.

Saat dikonfirmasi, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, pengawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Ia menegaskan apabila terdapat sekolah yang melanggar ketentuan maka dipastikan ditutup.

"Prinsipnya kalau ada yang melanggar sekolah ditutup. Itu pengawasan dinas terkait," ujarnya kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Rabu (22/9).

 
Prinsipnya kalau ada yang melanggar sekolah ditutup. Itu pengawasan dinas terkait.
 
 

Ia menuturkan, sekolah-sekolah yang menggelar PTM terbatas telah diverifikasi terkait kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan dan lainnya untuk meminimalisasi klaster. Yana memastikan bahwa sejauh ini belum terdapat klaster Covid-19 di sektor pendidikan. "Alhamdulillah nggak ada klaster," katanya.

Sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman akan mulai pembelajaran tatap muka (PTM) pada Oktober mendatang. Kendati demikian, menurut Kepala Disdik Sleman, Ery Widaryana, mereka memang mendapati laporan sekolah-sekolah yang sudah lebih dulu melakukan PTM beberapa waktu terakhir. 

Karenanya, Disdik Sleman mengirim tim pengawas ke sekolah-sekolah itu untuk menghentikan penerapan PTM. Walau tidak menyebut secara pasti nama-nama sekolah tersebut, Ery menuturkan, mereka yang melanggar ada SD swasta dan SMP swasta. 

Mereka disebut telah pula dipanggil untuk dievaluasi dan diberi pengertian agar menanti kebijakan resmi. Ia bersyukur, dari evaluasi sekolah-sekolah yang melanggar dan sudah menggelar PTM itu tidak ditemukan kasus-kasus Covid baru.

Ery menerangkan, keterangan dari sekolah-sekolah tersebut sudah PTM karena Sleman masuk PPKM Level 3. "Kita minta hentikan, kita minta bersabar, sekolah kita panggil karena memang belum kita izinkan, jadi tetap kita tegur sambil menunggu kebijakan," kata Ery, kemarin.

Ketua DPR, Puan Maharani, mengingatkan agar sekolah tidak memaksakan menggelar PTM jika belum memenuhi kriteria. Menurutnya keselamatan siswa dan lingkungan sekolah harus diutamakan.

"Keselamatan siswa, guru, dan lingkungan sekolah adalah hal yang pertama dan utama. Jadi sekolah yang belum memenuhi syarat jangan mencuri start PTM karena hanya akan membahayakan keselamatan siswa," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/9).

Menurutnya pedoman dari pemerintah terkait syarat dan ketentuan PTM, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, sudah dibuat dengan sangat matang dengan memperhitungkan segala risikonya, sehingga jika ada sekolah yang melanggar maka berisiko membahayakan keselamatan siswa dan pengajar.

"Pemda harus mengawasi ketat agar tidak ada lagi sekolah yang mencuri start PTM," ujarnya.

Sementara, pelaksanaan PTM Terbatas di Kota Bekasi masih dalam pantauan. "Evaluasi PTM terbatas, alhamdulillah sampai hari ini berjalan bagus dan belum ada temuan (masalah) yang luar biasa," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, Rabu (22/9).

photo
Siswa mencuci tangan saat akan memasuki area sekolah di SMPN 6 Batam, Kepulauan Riau, Selasa (21/9/2021). Sejumlah sekolah di Kota Batam yang telah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Kota Batam mulai melakukan PTM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. - (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/wsj.)

Dari sisi kedisiplinan protokol kesehatan guru dan siswa, Inayatullah menilai uji coba PTM terbatas berjalan baik, tapi masih perlu ditingkatkan. Dia menyebut pihak sekolah terutama guru harus melakukan evaluasi setiap harinya.

"Sudah berjalan bagus, tapi harus diperketat dan terus ditingkatkan oleh gurunya dan lakukan evaluasi di tiap harinya, cari yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya. 

Dengan keberhasilan uji coba PTM terbatas tersebut, Inayatullah mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan sekolah dengan sistem hibrid. Ia mengeklaim, pihaknya sudah melakukan pengetatan, dari warga sekolah maupun para orang tua yang mengantarkan anaknya. 

"Saya sudah komunikasi, untuk mereka-mereka ini untuk diketatkan lagi prokesnya. Ini sudah baik yang PTM terbatas maupun yang tidak PTM. Mari jaga kondisi ini secara gotongroyong agar semuanya berjalan dengan baik,” kata Inayatullah. 


×