JAKARTA – Lonjakan penularan Covid-19 masih terus terjadi di berbagai daerah di Tanah Air. Pemerintah mengeklaim terus mengejar herd immunity guna menanggulangi pandemi.

Presiden Joko Widodo berulang kali menyampaikan, target herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19 di sejumlah daerah bisa tercapai pada Agustus ini. Setelah sebelumnya menargetkan DKI dan Bali, Presiden menetapkan target serupa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/6).

"Kita harapkan kita tetap bekerja keras mempercepat program vaksinasi ini. Paling tidak di Kabupaten Bogor ini bulan Agustus sudah tercapai kekebalan komunal," kata Jokowi di sela meninjau vaksinasi bagi masyarakat umum, masyarakat difabel, dan pelaku usaha pariwisata di Stadion Pakansari, Bogor, Kamis (17/6).

Kekebalan kelompok dapat dicapai jika sebagian besar penduduk di suatu wilayah telah imun terhadap penyakit tertentu. Kekebalan itu bisa dicapai melalui vaksinasi ataupun penularan alamiah.

Pemerintah sejauh ini mengeklaim terus mengebut laju vaksinasi Covid-19 guna mencapai target. Presiden Jokowi juga menargetkan realisasi cakupan vaksinasi bisa menyentuh satu juta dosis per hari pada awal Juli nanti. 

Khusus di Ibu Kota, Jokowi menugaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar mewujudkan laju vaksinasi pekan depan. "Dan kita harapkan DKI Jakarta mulai minggu depan, satu hari target yang kita berikan 100 ribu bisa dicapai. Seratus ribu per hari karena kita ingin mengejar herd immunity," kata Jokowi saat meninjau vaksinasi massal di Waduk Pluit, Senin (14/6). 

Menurut laporan Satgas Penanganan Covid-19 hingga kemarin sudah lebih dari 33 juta dosis vaksin yang disuntikkan. Dari angka itu, 11,8 juta dosis di antaranya adalah pemberian dosis kedua. 

Sementara, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan dr Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, program vaksin Gotong Royong sudah mencapi 90 ribu dosis. "Jadi, semua tentu akan terlibat termasuk perseroan terbatas (PT), badan usaha yang akan melakukan vaksinasi Gotong Royong untuk karyawan dan setiap badan hukum dibolehkan," kata Maxi di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Kamis (17/6).

Sejumlah warga menunggu giliran untuk menjalani tahap verifikasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum disuntik vaksin Covid-19 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage, Kota Bandung, Kamis (17/6/2021). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Dia berharap dukungan dari program vaksin Gotong Royong akan terus mempercepat upaya vaksinasi. Sebab, Presiden Jokowi sudah meminta agar vaksinasi mencapai 181 juta orang hingga Desember nanti. 

Sampai kemarin, sudah ada 600 ribu dosis per hari yang diterima. "Kami harapkan di akhir bulan ini sudah mencapai satu juta dosis per hari. Pak Presiden minta Juli, tapi kami percepat kalau bisa di tanggal 20-an Juli sudah capai satu juta dosis per hari," ujar dia.

Setelah Juli, Maxi menyebut tidak bisa hanya satu juta dosis vaksin per hari. Hal ini karena vaksin pada Juli, Agustus, dan seterusnya termasuk vaksin program pemerintah dan Gotong Royong sudah dialokasikan di atas 40 juta dosis per bulan. Ini berarti, per hari minimal harus dialokasikan 1,3 juta dosis. "Ini komitmen kita semua. Pak Presiden mengatakan, kita sekarang sedang menghadapi perang vaksinasi," tambah dia.

Indonesia sejauh ini telah menerima 94,7 juta dosis vaksin Covid-19. Rinciannya, 84,5 juta dosis vaksin dan bahan mentah produksi Sinovac, 8,2 juta dosis vaksin jadi dari Astrazeneca, dan dua juta dosis vaksin jadi dari Sinopharm. 

Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) dr Riris Andono Ahmad menilai, tercapai atau tidak target herd immunity pada Agustus nanti bergantung seberapa banyak dosis vaksin yang dicapai. Ia mengkalkulasi, jika hendak mencapai target 188 juta penduduk tentu perlu menyediakan 168 juta dosis dalam 60-70 hari sampai Agustus.

Jika vaksinasi sejak Januari-Juni saja baru mencapai sekitar 20 juta, berarti kapasitas saat ini baru sekitar 126 ribu per hari. Artinya, jika ingin herd immunity tercapai, kapasitas harus ditingkatkan hingga sekitar 1,7 juta per hari.

"Nah, mampu tidak sistem kita meningkat secara cepat karena Juli sudah di depan mata. Misal, menarget satu juta per hari. Untuk bisa meningkatkan kapasitas itu apakah bisa dilakukan dalam waktu yang cukup cepat. Itu yang jadi tantangan," kata Andono kepada Republika, Kamis (17/6).

Terkait kasus yang meningkat, ia mengingatkan, sebenarnya jika penularan sangat tinggi juga semakin cepat herd immunity bisa tercapai. Sebab, selain vaksinasi, imunitas bisa didapat dari infeksi Covid-19, tentu dengan risiko banyak warga yang meninggal.

Pemerintah Enggan Lockdown 

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengungkap adanya usulan untuk menutup akses atau lockdown kantor kementerian atau lembaga. Kendati demikian, sejauh ini pemerintah masih bergeming.

"Memang ada masukan dari beberapa kementerian/lembaga untuk perlunya lockdown dalam upaya mensterilkan kantor kementerian/lembaga yang ada," kata Tjahjo dalam keterangan yang dibagikannya, Kamis (17/6).

Namun demikian, Tjahjo menegaskan hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan berkaitan dengan berkembangnya suasana untuk lockdown, khususnya di kantor-kantor pemerintah. Saat ini, Kementerian PANRB memberlakukan pembagian kerja dari rumah (WFH) atau kerja dari kantor (WFO) bagi pegawainya.

Sementara, untuk kantor kementerian atau lembaga lainnya diserahkan kepada pimpinan masing masing dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada di kementerian/lembaga dan pemerintah daerahnya. "Sampai hari ini pemerintah belum mengambil keputusan berkaitan dengan berkembangnya suasana untuk lockdown, khususnya di kantor kantor pemerintah," ungkapnya.

Petugas medis menyuntikan vaksin Covid-19 kepada karyawan Danone Indonesia saat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Gotong Royong Danone Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/6). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Tjahjo memastikan, Kementerian PANRB selalu berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk mencermati perkembangan dan dinamika di beberapa daerah yang zona merah. "Kementerian PANRB menunggu saja apa yang menjadi keputusan serta bagaimana ke depan, tapi yang penting ASN harus tetap produktif, harus tetap sehat," ungkapnya.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan terjadinya peningkatan jumlah kabupaten kota berzona merah, oranye, dan hijau pada pekan ini. Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, zona merah mengalami peningkatan dari 17 menjadi 29 kabupaten kota.

Sedangkan, zona oranye meningkat dari 331 menjadi 339 kabupaten/kota dan zona hijau meningkat dari tujuh menjadi 24 kabupaten/kota. “Pada minggu ini terjadi penurunan jumlah kabupaten/kota berzona kuning, yaitu dari 158 menjadi 121 kabupaten kota,” kata Wiku saat konferensi pers, Kamis (17/6).

Wiku menyampaikan, Satgas telah melakukan perubahan indikator klasifikasi zonasi mulai minggu ini. Perubahan indikator ini menyesuaikan dengan dinamika kondisi Covid-19 agar mempertahankan keakuratan dalam kebijakan pengendalian Covid-19.

Aspek indikator zonasi yang mengalami perubahan tersebut di antaranya, yakni ambang insiden kumulatif kasus positif per 100 ribu penduduk, angka kematian kasus positif per 100 ribu penduduk, jumlah testing per 1.000 penduduk, dan rata-rata keterpakaian isolasi dalam satu minggu terakhir.

Sedangkan pada zona hijau dengan definisi tidak ada kasus baru memiliki perluasan arti, yakni tidak tercatat kasus Covid-19 atau pernah ada kasus, tapi tidak ada penambahan kasus baru dalam empat minggu terakhir, dan angka kesembuhannya lebih dari 95 persen.

“Perubahan berdasarkan evaluasi ini dilakukan demi meningkatkan sensitivitas dari indikator yang ada sehingga pemerintah daerah dapat lebih mudah memahami situasi daerah masing-masing lebih dini dan dapat melakukan langkah-langkah antisipasi terbaik,” jelas Wiku.

Wiku Adisasmito sebelumnya menekankan bahwa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level mikro masih menjadi ujung tombak pengendalian pandemi saat ini. Menurutnya, pemerintah ikut mempertimbangkan berbagai hal dalam mengambil kebijakan dalam pengendalian pandemi. "Keberlangsungan sektor kesehatan tidak bisa terpisahkan dengan sektor sosial kemasyarakat lainnya," kata Wiku.

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono menilai, istilah PPKM atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidaklah penting. Yang penting adalah implementasi yang optimal.

"Tidak perlu istilah, PPKM atau PSBB sama saja. Yang penting apa yang harus dilakukan dan dapat diimplementasikan dengan optimal," ujarnya saat dihubungi Republika, Kamis (17/6).

Hal itu ia sampaikan menanggapi cicitan Ketua Satuan Tugas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban. "Didasari melonjaknya kasus Covid-19 dan rawat inap, saya merasa Indonesia butuh istilah baru sebagai pengganti PPKM mikro. Saya rekomendasikan kata lockdown saja agar monitoringnya lebih tegas dan lebih serius. Meski isi konten kebijakannya jauh beda dengan PPKM. Terima kasih," tulis Zubairi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat