DEPO LRT Pekerja melakukan pembangunan depo Light Rail Transit (LRT) di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/1/). Pembangunan lintasan LRT Cawang-Bekasi Timur yang merupakan bagian dari proyek LRT Jabodebek ditargetkan selesai pada tahun 2021.
Rahayu Subekti, Iit Septyaningsih
BKPM janji kawal investor sampai ke tingkat produksi.
JAKARTA - Kementerian dan lembaga terus berupaya menyederhanakan proses perizin an investasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat sistem perizinan terpadu.
Pada Rabu (15/1), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) resmi membuka layanan One Door Service Policy (ODSP). Kepala SKK Migas Dwi Seotjipto mengatakan, dengan adanya layanan tersebut, proses pengurusan izin investasi di sektor hulu minyak dan gas dapat lebih cepat. "Biasanya sebelumnya ada 15 hari, bisa jadi tiga hari," kata Dwi di kantor SKK Migas, Rabu (15/1).
Melalui ODSP, seluruh laya nan proses perizinan kontrak tor kontrak kerja sama (KKKS) dilaksanakan dalam satu pintu. Dwi memastikan, SKK Mi gas dan kontraktor kontrak ker ja sama (KKKS) bersama-sama melakukan penelitian atas kelengkapan untuk setiap persyaratan perizinan dari berbagai instansi yang ada saat ini.
Dwi menjelaskan, saat ini tidak ada satu pun kegiatan eksplorasi ataupun eksploitasi yang hanya memerlukan satu izin atau melibatkan satu ins tansi. Setiap kegiatan, kata dia, akan membutuhkan beberapa perizin an dari berbagai ins tansi.
Dengan adanya layanan ODSP, Dwi yakin tidak ada lagi kendala perizinan di hulu migas sehingga perizinan dapat diselesaikan lebih cepat. "Keterlambatan penyelesaian proyek hulu migas karena hambatan selesainya perizinan yang lama dan menghabiskan waktu, tidak akan terjadi lagi," ungkap Dwi.
Dia menilai, selesainya proyek sesuai waktu yang telah diten tukan menjadi salah satu upay a untuk menjaga biaya pro yek tetap sesuai. Sebab, keterlambatan proyek hulu migas akan menimbulkan eskalasi biaya. Dampak bagi pemerintah adalah tertundanya penerimaan negara
Mantan direktur utama PT Pertamina (Persero) tersebut me nambahkan, layanan OSDP men jadi salah satu upaya pemerintah mencapai target produksi migas sebesar 1 juta barel per hari pada 2030. Sementara, pada 2020, Dwi optimistis target hulu migas akan dapat dipenuhi dengan terselesaikannya beberapa permasalahan dalam bidang perizinan dan akurasi data melalui beroperasinya layan an ODSP.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial meng akui, selama ini perizinan menjadi hambatan investasi. Dengan adanya layanan tersebut, Ego mengharapkan perizin an investasi pada sektor hulu migas bisa dipercepat. "Kalau bisa, misalnya izin yang seharus nya satu bulan, bisa menjadi satu hari," tutur Ego.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia dalam kesempatan terpisah mengatakan, per masalahan masalah investasi di Tanah Air bukan soal pro mosi, melainkan belum opti malnya pelayanan.
Oleh karena itu, Bahlil akan terus mengawal perizinan yang dilakukan investor. "Kita kawal sampai investor mengeksekusi programnya," ujar Bahlil dalam acara pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) di Jakarta, Rabu, (15/1).
Bahlil menyatakan, BKPM pun bakal mengawal investor sam pai ke tingkat produksi. Dengan begitu, Indonesia bisa men dapatkan substitusi impor se kaligus dapat melakukan ekspor.
Dia mengungkapkan, ada sejumlah hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan inves tasi. Pertama, kata dia, menge nai ego sektoral dan tumpang-tindihnya perizinan.
"Izin tumpang-tindih di bupati dan gubernur. Selama izin ini enggakdiselesaikan secara baik, akan susah kita menjadi tempat destinasi investasi positif bagi Indonesia," katanya menjelaskan.
Ia mengeklaim, BKPM terus melakukan pembenahan internal agar dapat maksimal melayani investor. Bahlil menyebutkan, ketika dia diangkat menjadi kepala BKPM, terdapat sekira Rp 708 triliun investasi yang belum terealisasi atau mang krak selama tiga tahun.
"Begitu saya masuk, alhamdulillah hampir Rp 200 triliun (investasi) sudah kita eksekusi.Itu di antaranya investasi Lotte yang tiga tahun mangkrak,"ujar dia. (ed: satria kartika yudha)
Investasi UEA Bisa Dorong Perekonomian
FAISOL REZA
KETUA KOMISI VI DPR RI FRAKSI PKB
Dedy Darmawan Nasution
Bagaimana tanggapan Anda terkait komitmen Uni Emirat Arab (UEA) untuk menggelontorkan investasi dalam jumlah besar ke Indonesia?
Kita senang dengan semua usaha pemerintah dalam mendatangkan investasi besar ke Indonesia, terutama dari Uni Emirat Arab yang jumlahnya cukup fantastis. Investasi yang ditanamkan di Indonesa akan mendorong beberapa hal di Indonesia untuk mendorong perekonomian kita.
Apa yang diharapkan dari investasi UEA?
Tentu, paling pertama, kita ingin mendorong penyerapan tenaga kerja di Indonesia secara masif. Bisa mencip takan iklim pasar tenaga kerja kita yang lebih baik. Penyerapan tenaga kerja ini penting untuk membantu mengurangi jumlah pengangguran terdidik kita.
Kita ingin juga investasi yang ditanamkan oleh UEA ini berdampak luas dan memberikan efek berganda ke ber bagai sektor sehingga kembali dapat menciptakan lebih banyak la pangan kerja. Di sisi lain, investasi ini diharapkan bisa mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk naik kelas. Masuknya aliran investasi dalam jumlah besar juga diyakini bisa meningkatkan daya saing perusahaan multinasional kita. Saya kira itu sangat penting. Kita berharap para investor dari UEA juga mendorong masuknya inves tasi dari negara lain ke Indonesia. Jadi, harus ada sikap proaktif UEA mem bantu Pemerintah Indonesia menyampaikan ke investor asing bahwa mereka selama ini sudah mendapatkan perlakuan yang baik dari Pemerintah Indonesia.
Apa yang perlu diantisipasi dalam masuknya investasi ini?
Kita harus mendorong level UMKM untuk berkembang. Jadi, komponen-komponen yang muncul dari dampak masuknya investasi itu tolong juga diberikan ke UMKM apabila ada yang bisa mereka kerjakan. Jangan semua dimonopoli oleh perusahaan besar yang memenangkan tender. Ini harus diperhatikan dalam prinsip pengembangan perekonomian nasional.
Investasi yang masuk semestinya ke sektor apa?
Sebaiknya investasi tersebut masuk ke sektor-sektor strategis yang ingin dikembangkan oleh industri nasio nal kita atau yang menjadi fundamental. Misalnya, energi yang perlu mendapatkan perhatian, selain infrastruktur fisik.
Sejumlah perusahaan BUMN terlibat dalam penanaman investasi UEA. Bagaimana menurut Anda?
BUMN yang mendapatkan aliran investasi akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki masalah likuiditas yang sedang dialami. Investasi ini diharapkan bisa membantu para BUMN kita yang sedang mengalami berbagai masalah akibat permodalan. Caranya bagaimana, tentu Menteri BUMN yang paham. Tapi, saya yakin sinergi antar-BUMN akan membantu investasi UEA yang masuk akan lebih tepat sasaran dan berguna untuk perekonomian nasional.
Harus Ada Insentif, Tapi Jangan Berlebihan
FAHMY RADHI
EKONOM UNIVERSITAS GADJAH MADA
Adinda Pryanka
Pemerintah sedang berupaya menarik investasi dari UEA. Bagaimana Anda melihat langkah ini?
Saya kira kedatangan Presiden Jokowi ke UEA sudah tepat sekali karena harus jemput bola untuk mengundang investor. Saya kira UEA cukup potensial untuk berinvestasi, terutama pada sektor migas. Tapi, harus ada yang diperhatikan dari investasi kawasan Timur Tengah. Masih ada be berapa perjanjian investasi yang belum terealisasi sampai saat ini dengan Oman dan Arab karena ada beberapa hal yang terjadi, seperti dari sisi ke mudahan ataupun insentif.
Bagaimana Anda melihat karakteristik investor UEA?
Pengalaman selama ini, banyak yang datang, tetapi banyak yang tidak merealisasikan investasinya. Hal ini dikarenakan karakteristik mereka yang agak sulit. Oleh karena itu, perlu ada insentif dan diberikan kemudahan perizinan, termasuk pembebasan lahan. Tapi, tetap harus diperhatikan se wajarnya, jangan berlebih an. Pembebasan lahan menjadi batu ganjalan bagi investor UEA.
Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan Pemerintah Indonesia mengenai investasi dari UEA?
Apabila mereka ingin fokus di sektor migas, terutama pada pemba gunan kilang, sebaiknya jangan sampai tumpang-tindih dengan investasi sebelumnya. Misal, pembangunan kilang di Cilacap yang sekarang kanmasih proses perundingan, kemudian kilang di Bontang yang kerja sama dengan Oman. Untuk dua investasi kilang di Cilacap dan Bontang, sebaiknya diselesaikan dulu sampai benar terealisasi. Sebaiknya, cari kilang yang baru, seperti di Batam atau Aceh. Kalau tumpang-tindih nanti, justru butuh waktu lebih lama karena harus menjalani proses dari awal lagi.
Selain migas, apakah ada sektor lain yang berpotensi dima sukkan dalam kerja sama inves tasi ini?
Utamanya masih migas. Bisa dari sektor hulu ataupun pembangunan kilang minyak. Tapi, masih bisa ke sektor lain, seperti dalam bidang pariwisata yang kini lagi digalakkan pemerintah. Atau, bisa juga kerja sama di perbankan syariah. (ed:satria kartika yudha)