JAKARTA - Kedua calon presiden (capres) memberikan penekanan berbeda pada debat antarcapres pada Sabtu (30/3)malam. Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), menyodorkan konsep 'Dilan' alias Digital Melayani terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

 

Sementara, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, lebih banyak berbicara mengenai pentingnya peningkatan alat utama sistem senjata (alutsista). Penekanan ini terkait dengan isu pertahanan- keamanan yang menjadi salah satu tema debat keempat tersebut.

 

Dalam segmen kedua debat malam tadi, Jokowi menjawab pertanyaan panelis tentang tantangan Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Pemerintah ke depan dianggap harus memiliki jurus jitu untuk membangun tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.

 

"Diperlukan pemerintahan Dilan, Digital Melayani. Namanya pelayanan, bukan hanya melayani. Namun, kecepatan juga diperlukan. Perlu reformasi pelayanan lewat pelayanan berbasis elektronik, e- government, e-procurement, e-budgeting," kata Jokowi.

 

Jokowi juga ingin melakukan pe rampingan kelembagaan demi mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Selama menjabat sebagai presiden, dia mencatat telah membubarkan 23 lembaga pemerintah yang dianggap tidak efisien. Tujuan perampingan lembaga ini demi mendorong lembaga negara lebih lincah dan mudah memutuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

 

"Manajemen harus disederhanakan, tid ak bertele-tele, dan lembaga yang tidak per lu kita bubarkan. Tadi 23 lembaga, kalau perlu ditambah (dibubarkan)," kata Jokowi.

 

Sementara, Prabowo menegaskan, pertahanan dan keamanan sangat penting bagi suatu negara. Menurut dia, suatu bangsa kalau tidak dijaga oleh pertahanan yang kuat, tidak mungkin akan menjadi negara yang memiliki kekuatan yang besar.

 

"Kita ingat ada idiom dari Thucydides, ahli sejarah Yunani 2.500 tahun yang lalu menyatakan, the strong do what they can and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat seenaknya dan yang lemah akan menderita. Oleh karena itu, saya menilai pertahanan Inonesia terlalu lemah. Jauh dari yang diharapkan," kata dia tegas.

 

Menurut Prabowo, salah satu penyebab lemahnya pertahanan, yaitu tidak adanya uang yang dimiliki Indonesia.

 

Bahkan, sambung Prabowo, harta kekayaan negara justru banyak yang tidak berada di Indonesia.

 

Prabowo juga merasa miris dengan dip lomasi yang selama ini dilakukan Indonesia karena pertahanan Indonesia yang lemah. "Apa kita sadar bahwa sebenarnya kita diejek. Dia senyum depan kita, tapi we have nothing, we have no power," ujar Prabowo.

 

"Jadi, bagi saya, kita harus tingkatkan pertama anggaran pertahanan, harus buat sistem hentikan kebocoran, kurangi korup si, ubah sistem biar kekayaan Indo nesia tak mengalir ke luar negeri. Ini masalah inti," kata dia melanjutkan.

 

Terkait dengan isu ini, Jokowi menegaskan, pemerintah begitu konsen terhadap pengembangan bidang pertahanan nasional. Menurut Jokowi, salah satunya dengan anggaran yang diberikan ke Kementerian Pertahanan sebanyak Rp 107 triliun atau kedua terbesar setelah anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

 

"Artinya, perhatian kita ke pertahanan ini juga bukan main-main. Kalau masih ada yang proses atau ada yang kurang, ini yang harus kita perbaiki sebagai pemimpin," kata Jokowi.

 

Menurut Jokowi, pengembangan pertahanan nasional dan alutsista saat ini juga terus dilakukan. Meskipun, anggaran di bidang keamanan dan pertahanan dinilai masih minim. Dia menyebut, untuk menga kali hal tersebut, pemerintah mendo rong investasi di bidang industri perta hanan, seperti memproduksi alutsista. Dia menilai semua anggaran yang ada di Kementerian Pertahanan harus digunakan untuk membangun industri alutsista melalui investasi dengan para investor.

 

Hal itu, kata Jokowi, sudah dibuktikan dengan adanya pembangunan industri pertahanan melalui kerja sama investasi.

 

"Baik berupa tank, misalnya, kita sudah punya tank Harimau. Kita juga sudah memiliki kapal selam kita hasil kerja sama dengan negara lain, yang namanya kapal selam Dadali," kata Jokowi.

 

Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, Prabowo lebih mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi birokrasi di Indonesia. Dia memandang bahwa pemanfaatan teknologi informasi ini bisa menekan praktik korupsi di Indonesia.

 

Prabowo juga menyinggung soal single identity cardalias satu kartu identitas tunggal yang multifungsi. Prabowo menilai bahwa program yang menggu nakan terlalu banyak jenis kartu justru tidak efisien. Penggunaan kartu identitas tunggal dilakukan demi menjalankan fungsi pemerintahan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat.

(ronggo astungkoro, febrianto adi saputro, rizkyan adiyudha, (bambang noroyono, sapto andika candra, fauziah mursid, dian fath, dian erika, rr laeny sulistyawati ed: mansyur faqih)